oleh

Polsek Paninggaran Sosialisasikan Maklumat Kapolri Tentang Pembubaran dan Pelarangan Ormas Front Pembela Islam/ FPI

Polres Pekalongan – Polsek Paninggaran menindaklanjuti kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Aziz Msi., dengan mengeluarkan Maklumat Kapolri yang menyatakan tentang pelarangan segala bentuk aktifitas kegiatan serta penggunaan simbol ormas FPI/ Front Pembela Islam di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Legalitas hal tersebut didasarkan pada SKB/ Surat Keputusan Bersama antara Mendagri, Menkumham RI, Menkominfo RI, Jaksa Agung RI, Kapolri dan Kepala BNPT/ Badan Nasional Penanggulanagan Terorisme, tertanggal 30 Desember 2020, yang pada intinya menyatakan pembubaran dan pelarangan terhadap semua aktifitas serta kegiatan termasuk penggunaan simbol Ormas FPI di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Jum’at (1/1/2021) Polsek Paninggaran selanjutnya mensosialisasikan Maklumat tersebut yang tertuang dalam bentuk pamflet/ poster dan selanjutnya ditempel pada tempat – tempat umum dengan tujuan agar mudah diakses serta dibaca dan dipahami oleh warga masyarakat.

Dalam kegiatan pemasangan Maklumat tersebut Personil Polsek Paninggaran Bripka Agus S., bersama Aipda Dwi Atmojo selalu personil Bhabinkamtibmas, juga disaksikan oleh beberapa warga masyarakat Kec. Paninggaran, dalam kesempatan tersebut warga turut menyampaikan dukungan kepada seluruh aparatur pemerintah tentang adanya SKB tersebut, warga menyatakan siap bersama – sama aparatur pemerintah ikut menjalankan kebijakan tentang pembubaran dan pelarangan ormas FPI, warga mengatakan Pancasila dan UUD 1945 sudah final dan menjadi ideologi Bangsa Indonesia, tidak boleh ada lagi ideologi serta faham yang bertentangan dengan Pancasila baik yang mengatasnamakan kelompok ataupun organisasi kemasyarakatan.

Kapolsek Akp Nurcholis menjelaskan bahwa maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi pemasangan poster Maklumat Kapolri tersebut adalah agar warga kecamatan paninggaran ikut berperan serta memerangi paham atau ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Selain itu warga dapat memahami bahwa kebijakan tersebut mengandung resiko hukum apabila dilanggar nantinya.

Kamtibmas kondusif, masyarakat produktif demi tercapainya Indonesia Maju. (Humas SekPng_sigit s)

Editor : Humas Polres Pekalongan

Komentar

News Feed