oleh

Polsek Karangdadap Amankan Pembagian 249 Sertifiikat

Polres Pekalongan – Kapolsek Karangdadap Polres Pekalongan Iptu Bambang Sutrisno, SH menghadiri acara Sosialisasi penyuluhan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap ( PTSL) di balai desa Karangdadap kecamatan Karangdadap, Jumat ( 14/21/2020).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang lebih akrab dikenal masyarakat dengan istilah sertifikat massal adalah program pemerintah Republik Indonesia dalam menjamin kepastian hukum atas tanah. hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan.

Dengan sosialisasi ini diharapkan mendapat antusias warga untuk mendaftarkan diri atas lahan yang belum bersertifikat agar didaftarkan pada program tersebut.

Dalam sosialisasi tersebut, beberapa syarat pengajuan atas terbitnya sertifikat secara masal dipaparkan oleh tim Sosialisasi dari team BPN diantaranya,  hanya menangani tanah yang tidak bersengketa. kelengkapan, pengukuran dan biaya yang diperlukan sebagai tanggung jawab pemilik.

Di desa Karangdadap pada tahun 2020 ini telah jadi sejumlah 249 sertifikat dan siap untuk dibagikan kepada yang berhak.

Pengukuran telah dilakukan ke semua tanah warga desa Karangdadap baik yang sudah bersertifikat atau belum. Guna kesepakatan patok tanah dalam pengukuran dimohon kehadiran pemilik, saksi dan kepala desa agar tidak adanya masalah di kemudian hari. dalam pendataan SPT dan data lain yang dimiliki agar disiapkan.

Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.I.K., M.S.i., melalui Kapolsek Karangdadap, Iptu Bambang Sutrisno, SH mengatakan, “Program PTSL bermaksud mengurangi dan mencegah sengketa konflik pertanahan termasuk memperjelas batas-batas tanah yang dimiliki dengan tujuan untuk mempercepat pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat serta untuk kemakmuran masyarakat, dan setelah dibagi sertifikat ini, jangan langsung di agunkan di bank ya”, Pesan Kapolsek.

Masyarakat pun antusias atas pembagian sertifikat tanah tersebut, serta mendukung program dari pemerintah untuk memperjelas secara hukum atas hak atas tanah dengan keluarnya sertifikat tersebut.

Editor : Humas Polres Pekalongan.

Komentar

News Feed