oleh

Kanit Intelkam Koordinasi dengan Ketua Banser Kabupaten Terkait Putusan MK Aliran Kepercayaan Masuk Kolom Agama KTP

Polres Pekalongan  –  Kanit Intelkam Polsek Karangdadap Bripka Luluk Kristanto di dampingi anggota Unit Dat Intelkam Polres Pekalongan, menyambangi dan Koordinasi dengan Ketua Banser Kabupaten Pekalongan sekaligus Sekdes desa Karangdadap  di ruang kerja sekdes Karangdadap, Rabu (14/2/2018).

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan atas Pasal 61 undang-undang nomor 23 tahun 2006 dan pasal 64 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di kartu tanda penduduk. Hal ini membuat para penganut kepercayaan bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama saat membuat KTP.

Ketua MK, Arief Hidayat mengatakan pihaknya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. “Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” katanya dalam pembacaan putusannya di gedung MK, Selasa, 7 November 2017.

Disisi lain Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan pernyataan sikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pencantuman kolom kepercayaan dalam kolom agama E-KTP.

Bripka Luluk Kristanto Kanit Intelkam Polsek Karangdadap berharap dengan adanya hal tersebut  meminta Kepada ketua Banser Kabupaten Pekalongan untuk menjaga solidaritas umat beragama dalam bingkai NKRI, jangan  ada umat beragama lain yang merasa tidak puas sehingga akan menjadi polemik menganggu kehidupan umat beragama lainnya, terang Bripka Luluk Kristanto. (Agus Al)

Editor : Humas Polres Pekalongan

Komentar

News Feed